Anggota DPRD Kukar, Budiman.

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Budiman, menegaskan bahwa sektor pertanian harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena merupakan bagian dari program nasional yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan.

Budiman menyampaikan bahwa ketahanan pangan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat hingga dunia usaha.

“Pertanian itu sudah menjadi program nasional. Sebagai warga Kutai Kartanegara dan anggota DPRD, kita memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat ketahanan pangan,” ujar Budiman, pada Jumat (14/11/2025).

Ia berharap Pemkab Kukar melibatkan kelompok ibu-ibu, pemuda, dan petani dalam menggerakkan sektor pertanian, sehingga produktivitas bisa meningkat dan keberlanjutan pangan daerah terjaga. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat akan memperkuat posisi pertanian sebagai pilar ekonomi daerah sekaligus mendukung program nasional kemandirian pangan.

“Kalau semua elemen bergerak bersama, hasilnya akan lebih nyata. Petani akan lebih sejahtera dan ketersediaan pangan di Kukar akan terjaga,” tambahnya.

Selain isu pertanian, Budiman juga menyoroti sejumlah kebutuhan infrastruktur yang banyak diusulkan masyarakat, seperti penanganan jalan longsor, pembuatan parit, serta pembangunan pagar di beberapa titik di Desa Loa Duri Ilir dan Desa Tani Bhakti, Kecamatan Loa Janan.

Ia menilai rencana tersebut sudah sejalan dengan program Pemkab Kukar. Namun, kondisi anggaran 2026 yang diperkirakan terbatas membuat pemerintah perlu mencari terobosan lain dalam pembiayaan.

“Anggaran tahun 2026 ini cukup terbatas, sehingga kita perlu mencari alternatif pendanaan. Salah satunya melalui partisipasi perusahaan-perusahaan di sekitar wilayah Kukar,” jelasnya.

Budiman mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kukar untuk menyalurkan CSR secara lebih terarah guna mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha akan mempercepat pemerataan pembangunan.

“Dengan kolaborasi dan sinergi, pembangunan di Kutai Kartanegara akan lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” tegasnya.

Ia optimistis bahwa kolaborasi tersebut—dengan penguatan sektor pertanian, dukungan infrastruktur, serta CSR perusahaan—akan membawa Kukar menuju pembangunan yang lebih merata dan berdaya saing.

Langkah tersebut dinilai selaras dengan visi daerah untuk mewujudkan Kukar yang mandiri, berkelanjutan, dan sejahtera.(adv)